PPh Pasal 22: Pengertian, Tarif, Objek, dan Contoh Perhitungannya

-

 

PPh Pasal 22: Pengertian, Tarif, Objek, dan Contoh Perhitungannya

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dari sekian banyak jenis PPh, PPh Pasal 22 sering kali dianggap cukup membingungkan, terutama bagi pelaku usaha dan wajib pajak pemula.

Padahal, jika dipahami dengan baik, PPh Pasal 22 memiliki konsep yang cukup sederhana. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian PPh 22, subjek dan objek pajaknya, tarif yang berlaku, mekanisme pemungutan, hingga contoh perhitungannya dengan bahasa yang mudah dipahami.

Visit My YouTube Channel :

Pengertian PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Berbeda dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan, PPh 22 dipungut oleh bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Secara sederhana, PPh 22 dapat dianggap sebagai pajak di muka atas penghasilan yang akan diterima oleh penjual barang. Pajak ini nantinya bisa dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh wajib pajak yang bersangkutan.

Dasar Hukum PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

  • Undang-Undang Pajak Penghasilan

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemungutan PPh 22

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Peraturan ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga wajib pajak disarankan untuk selalu mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku.

Pihak Pemungut PPh Pasal 22

Tidak semua pihak memiliki kewenangan untuk memungut PPh Pasal 22. Berikut adalah pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22:

  1. Bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah

  2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

  3. Badan usaha tertentu, seperti importir dan perusahaan di bidang perdagangan barang tertentu

  4. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khusus untuk kegiatan impor

Pihak-pihak tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh 22 sesuai ketentuan.

Objek PPh Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 umumnya berkaitan dengan transaksi pembelian atau impor barang. Beberapa contoh objek PPh Pasal 22 antara lain:

  • Pembelian barang oleh bendahara pemerintah

  • Penjualan barang kepada BUMN

  • Kegiatan impor barang

  • Penjualan hasil produksi tertentu, seperti semen, baja, kertas, otomotif, dan produk lainnya yang ditetapkan pemerintah

Jika transaksi kamu termasuk dalam kategori tersebut, maka besar kemungkinan akan dikenakan PPh Pasal 22.

Subjek PPh Pasal 22

Subjek PPh Pasal 22 adalah wajib pajak yang menerima penghasilan dari transaksi yang dipungut PPh 22, antara lain:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi

  • Wajib Pajak Badan

  • Pengusaha atau perusahaan yang melakukan penjualan barang

Baik wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT) dapat menjadi subjek PPh Pasal 22.

Visit My YouTube Channel :

Tarif PPh Pasal 22

Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung jenis transaksi. Berikut beberapa tarif yang umum diterapkan:

1. Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

  • 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN)

  • Jika penjual tidak memiliki NPWP, tarif menjadi 3%

2. Penjualan Barang ke BUMN

  • 1,5% dari harga jual (tidak termasuk PPN)

3. Impor Barang

  • 2,5% untuk importir yang memiliki API

  • 7,5% untuk importir tanpa API

  • 10% jika importir tidak memiliki NPWP

4. Penjualan Barang Tertentu

Tarif khusus sesuai ketentuan pemerintah, biasanya berkisar antara 0,25% hingga 1,5%.

Tarif ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan.

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22

Proses PPh Pasal 22 secara umum meliputi:

  1. Pemungutan pajak oleh pihak yang ditunjuk

  2. Penyetoran PPh 22 ke kas negara

  3. Pelaporan melalui SPT Masa PPh 22

Bukti pungut PPh 22 wajib diberikan kepada pihak yang dipungut sebagai dasar pengkreditan pajak.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana:

Contoh Kasus:
Sebuah perusahaan menjual barang kepada instansi pemerintah dengan nilai transaksi sebesar Rp100.000.000 (belum termasuk PPN). Perusahaan tersebut memiliki NPWP.

Perhitungan:

  • Tarif PPh 22 = 1,5%

  • PPh 22 = 1,5% × Rp100.000.000

  • PPh 22 = Rp1.500.000

Jumlah tersebut akan dipungut oleh bendahara pemerintah dan disetorkan ke kas negara.

PPh Pasal 22 dan Kredit Pajak

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa PPh Pasal 22 bukan pajak final. Artinya, pajak yang telah dipungut dapat dikreditkan pada saat:

  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau

  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Dengan demikian, PPh 22 akan mengurangi pajak terutang di akhir tahun.

Perbedaan PPh 22 dengan PPh Lainnya

Banyak wajib pajak yang masih tertukar antara PPh 22, PPh 21, dan PPh 23. Perbedaan utamanya terletak pada:

  • PPh 21: Penghasilan karyawan

  • PPh 22: Perdagangan dan impor barang

  • PPh 23: Jasa, sewa, dan penghasilan tertentu lainnya

Memahami perbedaan ini akan membantu menghindari kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Kesimpulan

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut atas transaksi perdagangan barang dan kegiatan impor. Pajak ini dipungut oleh pihak tertentu seperti bendahara pemerintah, BUMN, dan badan usaha yang ditunjuk.

Meskipun sering dianggap rumit, PPh 22 sebenarnya cukup mudah dipahami jika wajib pajak mengetahui objek, tarif, serta mekanisme pemungutannya. Selain itu, karena bersifat tidak final, PPh Pasal 22 dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan sehingga tidak memberatkan wajib pajak secara berlebihan.

Dengan pemahaman yang baik mengenai PPh Pasal 22, pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih tertib dan menghindari risiko sanksi pajak di kemudian hari.

Visit My YouTube Channel :

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Organisasi Sektor Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik, Jenis Jenis, Perbedaan, dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

-
Image
Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Visit My YouTube Channel  : Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!!   Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari...
Read more

Cara Mencatat Dividen, Pembelian, Penjualan, Akuisisi, dan Pendapatan pada Investasi Saham

-
Image
Pengertian Investasi Saham Investasi Saham (stock investments) adalah investasi pada saham modal perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) beberapa perusahaan berbeda, sekumpulan sekuritas tersebut dikenal sebagai portofolio investasi (investment protfolio).  Akuntansi investasi pada saham biasa di dasarkan pada perpanjangan pengaruh investor atas masalah operasi dan keuangan perusahaan yang menerbitkan saham yang biasanya disebut investee. Pengaruh yang diperoleh dapat berkurang akibat situasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membeli 25% kepemilikan pada perusahaan lain pada pengambilan "paksa" mungkin tidak berhasil memiliki pengaruh signifikan atas investee. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk menggunakan pertimbangan tambahan dan bukannya semata-mata mengikuti pedoman akuntansi untuk investasi saham tanpa memperhatikan hal lainnya. Di antara pertanyaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pengaruh investor adalah s...
Read more

Organisasi Non Laba dan Non Pemerintahan (Universitas dan Rumah Sakit)

-
Image
DEFINISI ORGANISASI NON LABA Dalam PSAK 45 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) disampaikan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari ...
Read more