Organisasi Sektor Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik, Jenis Jenis, Perbedaan, dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi.

Visit My YouTube Channel :

• Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan
• Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!! 

Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Sehingga pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak kosongnya pengaturan praktik praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu hal yang amat substansial adalah konsesus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi, nonprofit lainnya. 

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Beberapa tahun terakhir ini, masayarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam good governance.

Ungkapan pemerintahan yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Dimasa yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Sehingga, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan dimasa lalu harus di ganti dengan mekanisme transparansi.

Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru dikalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik.

Penegakan etika pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipenuhi maka akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban dengan baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini dinilai tidak wajar, sebab masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut dijalur hukum. Profesionalisme profesi, hal ini terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, telah dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi dimata prosedur hukum masyarakat. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi.

Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di swasta.

Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Adapun tujuan akuntansi sektor publik diantaranya yaitu:

1. Management Control

Tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan/dianggarkan untuk sebuah organisasi.

2. Accountability

Tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk menager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab daya/bidang/divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik.

Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik

Jenis-jenis organisasi sektor publik, yaitu:

1. Organisasi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presidendan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden danpara menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional.

2. Organisasi Pemerintah Daerah

Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

3. Organisasi Partai Politik

 sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang orang yang mempunyai ideologi tertentu, dan mempunyai tujuan yang sama.

4. Organisasi LSM

ebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

5. Organisasi Pendidikan

Organisasin Pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen Pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan pesrta didik yang punya prestasi, dan pengelolaan Sekolah yang tertib administrasi dengan managemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

6. Organisasi Kesehatan

Organisasi sosial yg mengoordinasi segala aktivitas untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan

7. Organisasi Tempat Peribadatan

Sebuah organisasi tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal mencoloknya ialah pada bagian instansi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya terkait dengan organisasi pemerintahan daerah. Secara umum berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik:

1. Ekonomi

Terdiri atas:

• Tingkat Inflasi
• Pertumbuhan sektor ekonomi
• Tenaga kerja produktif
• Nilai kurs/nilai tukar mata uang
• Infrastruktur/sarana dan prasarana
• Tingkat pertumbahan pendapatan perkapita

2. Politik

Terdiri atas:

• Hubungan antara negara dengan masyarakatnya
• Legitimasi hukum pemerintah
• Tipe pemerintahan yang berkuasa
• Ideologi dan dasar yang dianut
• Jaringan Internasional
• Hubungan antar lembaga

3. Kultural

Terdiri atas:

• Keragaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa
• Sistem nilai yang berlaku di masyarakat “moral”
• Historis/sejarah
• Kondisi sosiologis masyarakat
• Tingkat pendidikan
• Karakteristik masyarakat yang berbeda tiap daerah

4. Demografis

Terdiri atas:

• Tingkat pertumbuhan penduduk
• Struktur/penyebaran usia penduduk
• Migrasi “transmigrasi, imigrasi dll”
• Kesehatan masyarakat
• Angka harapan hidup

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan akuntansi sektor publik dengan sektor swasta, antara lain :

1. Tujuan Organisasi

 Pendirian sektor komersial bertujuan untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya, dan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sedangkan tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, akan tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Namun demikian Pemerintah juga mempunyai badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan). Sedangkan sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.

3. Pertanggungjawaban

Sektor publik menguasai dan senantiasa berupaya agar dana publik bisa semakin berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini sektor publik bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Sedangkan sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab  kepada  para pemilik  yaitu pemegang saham, dan kreditor.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sektor publik yang lebih cenderung ada unsur politik dalam pembentukan struktur organisasinya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Sedangkan pada sektor publik lebih bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis.

Organisasi sektor publik mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:

• Pertahanan dan Keamanan
• Hubungan Luar Negeri
• Kebijakan Fiskal dan moneter
• Regulasi sektor swasta
• Stabilisasi politik dan ekonomi
• Perlindungan sumber daya alam dan sosial
• Penegakan hukum dan perlindungan HAM
• Pemberian barang dan pelayanan
• Distribusi pendapatan dan kekayaan

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukanlah suatu rahasia negara. Beda dengan di swasta, dimana anggaran pada sektor swasta bersigat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Publik dalam organisasi sektor publik memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor swasta.

6. Sistem Akuntansi Yang Digunakan

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual (Accrual accounting) sedangkan pada sektor publik sampai pada tahun 2014 ini masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (Cash toward Accrual). Dan nanti secara penuh sektor publik akan menggunakan basis akrual pada tahun 2015.

Persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta, antara lain :

1. Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi, di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian).
4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak dibidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.
5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.