PPh 29

-

PPh 29 Adalah Pajak Penghasilan Kurang Bayar yang Wajib Dipahami Wajib Pajak

Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPh 29 merupakan salah satu jenis pajak yang sering muncul pada saat pelaporan SPT Tahunan. Banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha dan perusahaan, masih merasa bingung ketika mendapati status PPh Pasal 29 kurang bayar di laporan pajaknya. Padahal, PPh 29 bukanlah pajak baru, melainkan hasil perhitungan akhir dari kewajiban pajak penghasilan selama satu tahun pajak.

Memahami apa itu PPh 29, penyebab terjadinya, serta cara menghitung dan membayarnya sangat penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Artikel ini akan membahas PPh 29 secara lengkap, mulai dari pengertian, dasar hukum, perbedaan dengan PPh 25, hingga contoh perhitungan PPh 29 yang mudah dipahami.

Pengertian PPh 29

PPh 29 adalah Pajak Penghasilan Pasal 29, yaitu pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak karena jumlah pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar dibandingkan total kredit pajak yang telah dibayarkan sebelumnya.

Kredit pajak tersebut berasal dari beberapa jenis pemotongan dan pembayaran pajak, seperti:

  • PPh Pasal 22

  • PPh Pasal 23

  • PPh Pasal 24

  • Angsuran PPh Pasal 25

Apabila setelah seluruh komponen tersebut diperhitungkan masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kekurangan tersebut disebut PPh 29.

Mengapa PPh 29 Bisa Terjadi?

PPh 29 tidak muncul tanpa sebab. Ada beberapa kondisi yang umumnya menyebabkan terjadinya PPh Pasal 29, antara lain:

  1. Angsuran PPh 25 terlalu kecil dibandingkan pajak terutang

  2. Laba usaha meningkat signifikan di akhir tahun

  3. Sebagian penghasilan tidak dipotong pajak oleh pihak lain

  4. Adanya koreksi fiskal positif dalam jumlah besar

  5. Perencanaan pajak kurang optimal

Dengan kata lain, PPh 29 mencerminkan adanya selisih antara pajak yang seharusnya dibayar dengan pajak yang sudah dibayarkan selama tahun berjalan.

Dasar Hukum PPh 29

Penerapan PPh 29 memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Beberapa aturan yang mengatur PPh Pasal 29 antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

  • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

  • Peraturan pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak terkait SPT Tahunan

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kekurangan tersebut dikategorikan sebagai PPh Pasal 29.

Siapa Saja yang Dikenakan PPh 29?

1. Wajib Pajak Badan

Sebagian besar kasus PPh 29 terjadi pada Wajib Pajak Badan, seperti:

  • Perseroan Terbatas (PT)

  • CV dan Firma

  • Koperasi

  • Yayasan atau lembaga dengan kegiatan usaha

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Selain badan usaha, PPh 29 juga dapat dialami oleh:

  • Pengusaha perorangan

  • Pekerja bebas (dokter, konsultan, notaris)

  • Wajib pajak yang menghitung pajak secara mandiri

Perbedaan PPh 29 dan PPh 25

Masih banyak yang menyamakan PPh 29 dengan PPh 25, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

PPh 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan selama tahun berjalan berdasarkan estimasi pajak sebelumnya.
Sedangkan PPh 29 adalah pajak kurang bayar yang dihitung di akhir tahun setelah seluruh penghasilan dan kredit pajak diperhitungkan.

Jika total PPh 25 lebih kecil dari pajak terutang, maka akan timbul PPh 29. Sebaliknya, jika lebih besar, akan muncul PPh 28A (lebih bayar).

Tarif Pajak yang Digunakan dalam PPh 29

PPh 29 tidak memiliki tarif khusus. Besarnya PPh 29 ditentukan oleh tarif pajak penghasilan yang berlaku, di antaranya:

  • Tarif PPh Badan umum: 22%

  • Tarif UMKM PP 23: 0,5% dari omzet

  • Tarif khusus untuk sektor atau wajib pajak tertentu

Dengan demikian, PPh 29 hanyalah selisih dari pajak terutang dengan kredit pajak, bukan jenis tarif tersendiri.

Langkah-Langkah Cara Menghitung PPh 29

Untuk mengetahui besarnya PPh 29, wajib pajak harus melakukan beberapa tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Laba Rugi Fiskal

Perhitungan dimulai dari laporan keuangan komersial, lalu dilakukan penyesuaian berupa:

  • Koreksi fiskal positif

  • Koreksi fiskal negatif

2. Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Setelah koreksi fiskal dilakukan, diperoleh laba fiskal yang kemudian dibulatkan untuk mendapatkan PKP.

3. Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

PKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk menghasilkan PPh terutang.

4. Menghitung Total Kredit Pajak

Kredit pajak terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, serta PPh 25 yang telah dibayarkan.

5. Menentukan Besarnya PPh 29

PPh 29 = PPh Terutang – Total Kredit Pajak

Contoh Perhitungan PPh 29

Berikut contoh sederhana agar lebih mudah dipahami.

PT Sentosa Abadi

  • Penghasilan Kena Pajak: Rp900.000.000

  • Tarif PPh Badan: 22%

  • Total kredit pajak: Rp160.000.000

Perhitungan:

PPh Terutang
= 22% × Rp900.000.000
= Rp198.000.000

PPh 29
= Rp198.000.000 – Rp160.000.000
= Rp38.000.000

Artinya, PT Sentosa Abadi masih memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 29 sebesar Rp38.000.000 sebelum menyampaikan SPT Tahunan.

Kapan PPh 29 Harus Dibayar?

Batas waktu pembayaran PPh 29 berbeda tergantung jenis wajib pajak:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret

  • Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Pembayaran PPh 29 wajib dilakukan sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Cara Membayar PPh 29 Secara Online

Saat ini pembayaran PPh 29 dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem e-Billing. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

  1. Masuk ke akun DJP Online

  2. Buat kode billing untuk PPh Pasal 29

  3. Lakukan pembayaran melalui bank, ATM, atau mobile banking

  4. Simpan bukti pembayaran

  5. Laporkan dalam SPT Tahunan

Sanksi Jika Terlambat Membayar PPh 29

Apabila PPh 29 tidak dibayar tepat waktu, wajib pajak dapat dikenakan:

  • Sanksi bunga keterlambatan

  • Denda administrasi

  • Risiko pemeriksaan pajak oleh fiskus

Oleh karena itu, penting untuk memastikan perhitungan dan pembayaran PPh 29 dilakukan tepat waktu.

Tips Mengelola PPh 29 agar Tidak Memberatkan

Agar PPh 29 tidak terlalu besar dan mengganggu arus kas perusahaan, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:

  1. Melakukan perencanaan pajak sejak awal tahun

  2. Menyesuaikan angsuran PPh 25 secara berkala

  3. Mencatat seluruh bukti potong pajak dengan rapi

  4. Melakukan evaluasi fiskal secara rutin

Dengan pengelolaan yang baik, kewajiban PPh 29 dapat dikendalikan tanpa melanggar aturan pajak.

Kesimpulan

PPh 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang muncul pada akhir tahun pajak setelah dilakukan perhitungan dalam SPT Tahunan. PPh Pasal 29 menunjukkan bahwa pajak yang telah dibayarkan selama tahun berjalan belum mencukupi kewajiban pajak yang seharusnya.

Dengan memahami pengertian PPh 29, cara menghitung PPh 29, serta contoh perhitungan PPh 29, wajib pajak dapat lebih siap menghadapi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi yang tidak diinginkan.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Organisasi Sektor Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik, Jenis Jenis, Perbedaan, dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

-
Image
Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Visit My YouTube Channel  : Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!!   Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari...
Read more

Cara Mencatat Dividen, Pembelian, Penjualan, Akuisisi, dan Pendapatan pada Investasi Saham

-
Image
Pengertian Investasi Saham Investasi Saham (stock investments) adalah investasi pada saham modal perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) beberapa perusahaan berbeda, sekumpulan sekuritas tersebut dikenal sebagai portofolio investasi (investment protfolio).  Akuntansi investasi pada saham biasa di dasarkan pada perpanjangan pengaruh investor atas masalah operasi dan keuangan perusahaan yang menerbitkan saham yang biasanya disebut investee. Pengaruh yang diperoleh dapat berkurang akibat situasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membeli 25% kepemilikan pada perusahaan lain pada pengambilan "paksa" mungkin tidak berhasil memiliki pengaruh signifikan atas investee. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk menggunakan pertimbangan tambahan dan bukannya semata-mata mengikuti pedoman akuntansi untuk investasi saham tanpa memperhatikan hal lainnya. Di antara pertanyaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pengaruh investor adalah s...
Read more

Organisasi Non Laba dan Non Pemerintahan (Universitas dan Rumah Sakit)

-
Image
DEFINISI ORGANISASI NON LABA Dalam PSAK 45 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) disampaikan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari ...
Read more