PPH 25: Pengertian, Dasar Hukum, Cara Menghitung, dan Contoh Lengkap

-

Dalam dunia perpajakan Indonesia, istilah PPH 25 sering kali terdengar, terutama bagi pelaku usaha, akuntan, maupun wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan tetap. Namun, tidak sedikit juga yang masih bingung tentang apa sebenarnya PPH Pasal 25 itu, bagaimana cara menghitungnya, serta mengapa pajak ini harus dibayar setiap bulan.

Artikel ini akan membahas PPH 25 secara lengkap dan mudah dipahami, mulai dari pengertian, dasar hukum, siapa saja yang wajib membayar, cara perhitungan, hingga contoh kasus nyata. Dengan memahami PPH 25, diharapkan wajib pajak dapat lebih tertib dan tidak lagi merasa pajak sebagai beban yang membingungkan.

Pengertian PPH 25

PPH 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Pajak ini bersifat cicilan atau angsuran dari pajak penghasilan yang nantinya akan diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan.

Secara sederhana, PPH 25 dapat diibaratkan seperti mencicil pajak agar di akhir tahun wajib pajak tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus. Sistem ini dibuat untuk membantu arus kas wajib pajak dan memastikan penerimaan negara tetap stabil sepanjang tahun.

PPH 25 berlaku untuk:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi dengan usaha atau pekerjaan bebas

  • Wajib Pajak Badan (PT, CV, firma, koperasi, dan lainnya)

Dasar Hukum PPH 25

PPH Pasal 25 diatur dalam beberapa regulasi resmi, antara lain:

  1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

  2. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait tata cara penghitungan dan pelaporan

Dengan dasar hukum ini, PPH 25 memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap wajib pajak yang memenuhi syarat.

Tujuan Pengenaan PPH 25

Pengenaan PPH 25 memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:

  1. Meringankan beban pajak tahunan
    Dengan sistem angsuran, wajib pajak tidak perlu membayar pajak besar di akhir tahun.

  2. Menjaga stabilitas penerimaan negara
    Negara tetap menerima pajak secara rutin setiap bulan.

  3. Mendorong kepatuhan pajak
    Pembayaran rutin membuat wajib pajak lebih disiplin dan teratur.

  4. Membantu perencanaan keuangan wajib pajak
    Pajak menjadi lebih terprediksi dan mudah dianggarkan.

Siapa yang Wajib Membayar PPH 25?

Tidak semua orang wajib membayar PPH 25. Berikut adalah pihak-pihak yang wajib membayarnya:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi yang memiliki:

  • Usaha sendiri

  • Pekerjaan bebas (dokter, pengacara, konsultan, notaris, freelancer tertentu)

2. Wajib Pajak Badan

Termasuk:

  • Perseroan Terbatas (PT)

  • Commanditaire Vennootschap (CV)

  • Firma

  • Koperasi

  • Yayasan yang memiliki penghasilan kena pajak

Sementara itu, pegawai atau karyawan tetap umumnya tidak dikenakan PPH 25, karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja melalui PPH 21.

Perbedaan PPH 25 dengan Jenis PPH Lainnya

Agar tidak tertukar, berikut perbedaan singkat PPH 25 dengan pajak lainnya:

Jenis PPHKeterangan
PPH 21Pajak atas penghasilan karyawan
PPH 22Pajak atas kegiatan impor/ekspor
PPH 23Pajak atas jasa dan penghasilan tertentu
PPH 25Angsuran pajak bulanan
PPH 29Kekurangan pajak di SPT Tahunan

PPH 25 berperan sebagai jembatan sebelum perhitungan pajak final di SPT Tahunan.

Cara Menghitung PPH 25

Rumus Dasar PPH 25

Secara umum, perhitungan PPH 25 adalah:

PPH 25 = (PPh Terutang Tahun Lalu – Kredit Pajak) ÷ 12

Kredit pajak yang dimaksud antara lain:

  • PPH 21

  • PPH 22

  • PPH 23

  • PPH 24 (jika ada)

Hasil perhitungan ini akan menjadi angsuran bulanan PPH 25 selama satu tahun pajak berjalan.

Contoh Perhitungan PPH 25 Orang Pribadi

Misalnya:

  • PPh terutang tahun lalu: Rp120.000.000

  • Kredit pajak (PPH 21 dan lainnya): Rp24.000.000

Maka:

PPH 25 = (120.000.000 – 24.000.000) ÷ 12
PPH 25 = 96.000.000 ÷ 12
PPH 25 = Rp8.000.000 per bulan

Artinya, wajib pajak harus membayar PPH 25 sebesar Rp8.000.000 setiap bulan.

Contoh Perhitungan PPH 25 Badan Usaha

Sebuah PT memiliki data sebagai berikut:

  • PPh terutang tahun sebelumnya: Rp300.000.000

  • Kredit pajak: Rp60.000.000

Perhitungan:

PPH 25 = (300.000.000 – 60.000.000) ÷ 12
PPH 25 = 240.000.000 ÷ 12
PPH 25 = Rp20.000.000 per bulan

PT tersebut wajib membayar PPH 25 sebesar Rp20.000.000 setiap bulan.

Kapan PPH 25 Harus Dibayar?

PPH 25 harus dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Contoh:

  • PPH 25 bulan Januari → dibayar paling lambat 15 Februari

  • PPH 25 bulan Februari → dibayar paling lambat 15 Maret

Setelah dibayar, wajib pajak juga wajib melaporkan SPT Masa PPH 25.

Cara Membayar PPH 25

Pembayaran PPH 25 saat ini sudah sangat mudah karena dapat dilakukan secara online. Langkah umumnya:

  1. Membuat kode billing melalui DJP Online

  2. Melakukan pembayaran melalui:

    • Bank

    • ATM

    • Internet banking

    • Mobile banking

  3. Menyimpan bukti pembayaran

  4. Melaporkan SPT Masa PPH 25

Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak.

Sanksi Jika Terlambat Membayar PPH 25

Jika terlambat atau tidak membayar PPH 25, wajib pajak akan dikenakan:

  1. Sanksi bunga

  2. Denda administrasi

  3. Potensi pemeriksaan pajak

Oleh karena itu, penting untuk membayar PPH 25 tepat waktu agar terhindar dari masalah perpajakan di kemudian hari.

Penyesuaian dan Pengurangan PPH 25

Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPH 25, misalnya jika:

  • Penghasilan menurun drastis

  • Usaha mengalami kerugian

  • Terjadi kondisi ekonomi tertentu

Permohonan ini harus diajukan ke kantor pajak dengan disertai dokumen pendukung.

PPH 25 dalam Praktik Bisnis

Bagi pelaku usaha, PPH 25 bukan hanya kewajiban pajak, tetapi juga bagian dari manajemen keuangan. Dengan memperhitungkan PPH 25 sejak awal, perusahaan dapat:

  • Mengatur cash flow dengan lebih baik

  • Menghindari beban pajak besar di akhir tahun

  • Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pajak

Banyak bisnis yang gagal bukan karena tidak untung, tetapi karena tidak siap menghadapi kewajiban pajak.

Kesimpulan

PPH 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang wajib dibayar setiap bulan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Pajak ini bertujuan untuk meringankan beban pajak tahunan dan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Dengan memahami pengertian, dasar hukum, cara menghitung, serta contoh perhitungan PPH 25, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih tenang dan terencana. Pajak bukanlah musuh, melainkan kontribusi nyata untuk pembangunan negara.

Semoga artikel ini membantu Anda memahami PPH 25 secara lengkap dan praktis. Jika dikelola dengan baik, pajak justru bisa menjadi bagian dari strategi keuangan yang sehat.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Organisasi Sektor Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik, Jenis Jenis, Perbedaan, dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

-
Image
Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Visit My YouTube Channel  : Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!!   Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari...
Read more

Cara Mencatat Dividen, Pembelian, Penjualan, Akuisisi, dan Pendapatan pada Investasi Saham

-
Image
Pengertian Investasi Saham Investasi Saham (stock investments) adalah investasi pada saham modal perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) beberapa perusahaan berbeda, sekumpulan sekuritas tersebut dikenal sebagai portofolio investasi (investment protfolio).  Akuntansi investasi pada saham biasa di dasarkan pada perpanjangan pengaruh investor atas masalah operasi dan keuangan perusahaan yang menerbitkan saham yang biasanya disebut investee. Pengaruh yang diperoleh dapat berkurang akibat situasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membeli 25% kepemilikan pada perusahaan lain pada pengambilan "paksa" mungkin tidak berhasil memiliki pengaruh signifikan atas investee. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk menggunakan pertimbangan tambahan dan bukannya semata-mata mengikuti pedoman akuntansi untuk investasi saham tanpa memperhatikan hal lainnya. Di antara pertanyaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pengaruh investor adalah s...
Read more

Organisasi Non Laba dan Non Pemerintahan (Universitas dan Rumah Sakit)

-
Image
DEFINISI ORGANISASI NON LABA Dalam PSAK 45 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) disampaikan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari ...
Read more