PPH 21: Pengertian, Tarif, dan Cara Menghitungnya dengan Mudah

-

PPH 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui oleh masyarakat Indonesia, khususnya para karyawan. Meski hampir setiap bulan dipotong dari gaji, masih banyak orang yang belum benar-benar memahami apa itu PPH 21, bagaimana cara menghitungnya, dan siapa saja yang wajib membayarnya.

Agar tidak bingung lagi, yuk kita bahas PPH 21 secara lengkap namun tetap sederhana.

Pengertian PPH 21

PPH 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Biasanya, PPH 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja (perusahaan), sehingga karyawan menerima gaji bersih setelah pajak. Itulah sebabnya banyak orang merasa “dipotong” tanpa sadar detail perhitungannya.

Siapa Saja yang Dikenakan PPH 21?

PPH 21 tidak hanya berlaku untuk karyawan tetap. Beberapa pihak yang dikenakan PPH 21 antara lain:

  • Karyawan tetap

  • Karyawan tidak tetap atau harian

  • Penerima honorarium (freelancer, narasumber, pembicara)

  • Tenaga ahli (dokter, konsultan, pengacara)

  • Peserta kegiatan tertentu

Selama seseorang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa, maka potensi dikenakan PPH 21 tetap ada.

Tarif PPH 21 Terbaru

Tarif PPH 21 bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin besar pula tarif pajaknya. Tarif yang digunakan mengacu pada lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu:

  • Sampai Rp60.000.000 : 5%

  • Rp60.000.001 – Rp250.000.000 : 15%

  • Rp250.000.001 – Rp500.000.000 : 25%

  • Di atas Rp500.000.000 : 30%

Sebelum dikenakan tarif tersebut, penghasilan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Besaran PTKP

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP saat ini adalah:

  • Wajib Pajak orang pribadi: Rp54.000.000 per tahun

  • Tambahan untuk status menikah: Rp4.500.000

  • Tambahan per tanggungan (maksimal 3 orang): Rp4.500.000 per orang

Status PTKP ini sangat berpengaruh terhadap besarnya PPH 21 yang harus dibayar.

Contoh Perhitungan PPH 21 Sederhana

Misalnya, seseorang memiliki gaji Rp6.000.000 per bulan dan berstatus lajang (TK/0).

  1. Penghasilan setahun:
    Rp6.000.000 x 12 = Rp72.000.000

  2. Dikurangi PTKP (TK/0):
    Rp72.000.000 – Rp54.000.000 = Rp18.000.000 (PKP)

  3. PPH 21 setahun:
    5% x Rp18.000.000 = Rp900.000

  4. PPH 21 per bulan:
    Rp900.000 ÷ 12 = Rp75.000

Jadi, pajak PPH 21 yang dipotong setiap bulan adalah sekitar Rp75.000.

Pentingnya Memahami PPH 21

Memahami PPH 21 bukan hanya soal tahu gaji dipotong berapa, tetapi juga membantu kita:

  • Mengecek apakah potongan pajak sudah benar

  • Merencanakan keuangan dengan lebih baik

  • Taat pajak dan terhindar dari masalah perpajakan

Selain itu, pajak yang kita bayarkan juga berkontribusi langsung pada pembangunan negara.

Penutup

PPH 21 adalah kewajiban pajak yang umum bagi pekerja di Indonesia. Dengan memahami pengertian, tarif, dan cara menghitungnya, kita tidak hanya menjadi wajib pajak yang patuh, tetapi juga lebih sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.

Semoga artikel ini membantu kamu memahami PPH 21 dengan lebih jelas dan tidak lagi merasa bingung saat melihat slip gaji setiap bulan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Organisasi Sektor Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik, Jenis Jenis, Perbedaan, dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

-
Image
Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Visit My YouTube Channel  : Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!!   Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari...
Read more

Cara Mencatat Dividen, Pembelian, Penjualan, Akuisisi, dan Pendapatan pada Investasi Saham

-
Image
Pengertian Investasi Saham Investasi Saham (stock investments) adalah investasi pada saham modal perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) beberapa perusahaan berbeda, sekumpulan sekuritas tersebut dikenal sebagai portofolio investasi (investment protfolio).  Akuntansi investasi pada saham biasa di dasarkan pada perpanjangan pengaruh investor atas masalah operasi dan keuangan perusahaan yang menerbitkan saham yang biasanya disebut investee. Pengaruh yang diperoleh dapat berkurang akibat situasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membeli 25% kepemilikan pada perusahaan lain pada pengambilan "paksa" mungkin tidak berhasil memiliki pengaruh signifikan atas investee. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk menggunakan pertimbangan tambahan dan bukannya semata-mata mengikuti pedoman akuntansi untuk investasi saham tanpa memperhatikan hal lainnya. Di antara pertanyaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pengaruh investor adalah s...
Read more

Organisasi Non Laba dan Non Pemerintahan (Universitas dan Rumah Sakit)

-
Image
DEFINISI ORGANISASI NON LABA Dalam PSAK 45 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) disampaikan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari ...
Read more