PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN
Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelengara pemerintahan. Siklus
anggaran tersebut ada 4 tahap :
1. Tahap persiapan anggaran
Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar talsiran pendapatan yang tersedia,yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya masalahyang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
Dalam persoalan estimasai yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor ketidakpastianyang cukup tinggi. Karenanya manajer keuangan publik harus memahami betul dalammenentukan besarnya suatau mata anggaran. Besarnya mata anggaran tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.
Di Indonesia arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA). Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasinalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan POPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi kemudian mulai dibuat persiapan APBN dan RAPETA. Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat dan analisis kebijakan fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-sama DPRDmenetapkan arah kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan Strategi dan Prioritas APBD.
REPETADA memuat program pembanguan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur dalam jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program kerja tahuan pemerintah daerah,termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasarantersebut.Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan :·
Perimbangan-perimbangan yang barasal dari evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya· Masukan dan aspirasi masyrakat· Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi,sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) dan anggaran tahuan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumnen kebijakan publik sebagai upaya peningktan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan demikian REPETADA merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi APBD.
2. Tahap ratifikasi
Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki manejerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.
3. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran
Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, halterpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalamhal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.
4. Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran,sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemenyang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah.
Visit My YouTube Channel :
Comments
Post a Comment