LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

TEORI PELAPORAN DALAM SEKTOR PUBLIK

Dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan yang dikenal yaitu, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan Kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.

Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sector publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara: 

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. 
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan infoemasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. 
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi. 
5. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan. 

Visit, Subscribe, and Share My YouTube Channel :

• Untukmu yang Ingin Bertahan atau Melepaskan
  
• Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan
• Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!! 

JENIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca adalah laoran keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut: 

• Property, pabrik, dan peralatan 
• Aktiva tidak berwujud 
• Aktiva keuangan selain butur (d), (f), dan (h) 
• Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
• Persediaan
• Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer 
• Piutang dari transaksi pertukaran 
• Kas dan setara kas 
• Utang pajak dan transfer 
• Utang karena transaksi pertukaran 
• Cadangan (provision) 
• Kewajiban tidak lancar 
• Partisipasi minoritas 
• Aktiva/ekuitas neto 

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan kinerja keuangan adalah laporan keuanga yang menyajikan pendapat dan biaya selama satu periodetertentu. Laporan Kinerja Keuangan harus mencakup pospos berikut: 

• Pendapat dari aktivitas operasi 
• Surpus atau difisit dari aktivitas operasi 
• Biaya keuangan (biaya pinjaman)
• Surplus atau difisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas 
• Surplus atau deficit dari aktiva biasa 
• Pos-pos luar biasa 
• Saham partisipasi minoritas dari surplus atau deficit neto 
• Surplus atau deficit neto untuk periode 

3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto

Menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto meliputi: 

• Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 
• Saldo akumulasi surplus dan deficit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode. 
• Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan. 

4. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. 

5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Berdasarkan PP No.8 Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 juncto Permendagri No.59 Tahun 2007, Catatan atas Laporan Keuangan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut:

• Kebijakan Fiskal/Keuangan,Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-undang APBN/Perda APBD 
• Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 
• Kebijakan Akuntansi 
• Penjelasan tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas 
• Pengungkapan Lainnya 

CONTOH ANALISIS KEUANGAN PUBLIK

1. Laporan Kinerja Keuangan (Neraca)

• Likuiditas pemerintahan/organisasi 
• Komposisi investasi pemerintah 
• Kekayaan pemerintah/organisasi
• Komposisi kewajiban pemerintah
• Revaluasi cadangan pemerintah
• Komposisi utang pension pegawai pemerintah 

2.    Laporan Kinerja Keuangan (Surplus/Defisit) 

• Evektivitas penarikan pajak
• Tingkat pelanggaran peraturan keuangan
• Komposisi pendapatan pemerintah
• Komposisi pengeluaranpemerintah
• Beban bunga atas pinjaman pemerintah
• Rugi surplus stanslasi mata uang 

3.    Laporan Arus Kas 

• Komposisi aruskas
• Tingkatpenarikan pajak baik individual, organisasi, maupun produkKomposisi pajak tidak langsung
• Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain dari pemerintah
• Komposisi pengeluaran kas pemerintah
• Komposisi pengeluaran investasi pemerintah
• Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas (cash base), dasar akrual (accrual base), dan akuntansi dana (fund accounting). 

1. Dasar Kas (Cash Base)

Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalahn perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada hutang. Penyesuaian saham tidak dilakukan, karena akun tidak memperhatikan pencatatan, dimana yang diperhatikan hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk pembelian (sehingga tidak ada gambaran tentang penutupan saham/closing stock figure).  Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Ada satu buku yang sangat penting dan berharga mengenai akuntansi arus kas bagi dunia usaha (Lee 1984), yang menyatakan bahwa laporan akuntansi akrual tradisional terlalu subjektif dan menyembunyikan informasi penting tentang kinerja organisasi.  Akuntansi arus kas dipraktekkan di berbagai organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba, misalnya akun penerimaan dan pembayaran yang sederhana dari suatu kegiatan derma kecil dan yang terpenting.  Terutama dalam jumlah uang yang digunakan, adalah akun kas pemerintah.

2. Dasar Akrual (Acrual Base) 

Definisi konsep akutansi akrual sebagaimana tercamtum pada SSAP2 adalah sebagai berikut :

Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. 

Kepastian penerimaan secara hukum sangat ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. Demikian juga kepastian munculnya biaya ditentukan dengan penerimaan jasa atau barang. Menurut metode biaya historis, modal diperhitungkan sebagai modal awal yang diinvestasikan. Karna itu, tanah tidak disusutkan dan diungkapkan sebesar nilai aset dikurangi biaya penyusutan. Penerapan dasar akrual akan mempengaruhi sistem akutansi yang digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan Berbagai laporan dalam konsep akrual tidak dibuat secara seragam.setiap organisasi sektor publik mempunyai daftar laporan yang jumlahnya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan proses kerja antarorganisasi. Namun, juga ada persamaan dalam proses pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional di berbagai organisasi. Hal ini disebabkan alur penerimaan dan pembayaran terjadi secara konsisten aantarorganisasi. 

3. Akuntansi Dana (Fund Accounting) 

Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi disektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor swasta, akuntansi dana tidak begitu populer karena kecilnya dana kas yang disimpan. Namun, bagi sektor publik, dana kas sektor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengembalian keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik, sehingga sistem akuntansi lebih mempreoritaskan pengelolaan dana kas. Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti bahwa bahwa transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirimkan atau diterima.

Fungsi pertama akuntansi dana adalah sebagai pengendalian anggaran. Dasar pemikirannya adalah manajer tidak bisa mengendalikan laporan bulanan, dan proses menghasilkan laporan tersebut adalah sejak transaksi terjadi. Peranan manajer akan sangat menentukan seberapa besar pencairan dari anggaran yang telat disepakati. Manajer dapat menentukan pesanan dengan faktur yang akan diterimannya. Permasalahan akuntansi akrual akan muncul dalam akuntansi dana. Manajer akan mengalami masalah dengan pengeluaran anggaran dibawah target dalam bulan-bulan tertentu, dimana kekurangan tersebut akan ditutupi pada periode berikutnya. Menurut dasar akrual, seluruh anggaran yang telah dipakai dapat ditandai dengan tambahan pesanan yang dikirimkan dan faktur yang diterima sebelum pencatatan.