5 Tujuan dan Bentuk-Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan Ekonomi Makro

Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, dalam membicarakan mengenai bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi, ada baiknya apabila terlebih dahulu diterangkan tujuan-tujuan dari menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

Tujuan-Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi

Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan kepada masalah-masalah makroekonomi yang diterangkan sebelum ini, tujuan-tujuan kebijakan makro ekonomi dapat dibedakan menjadi lima aspek antara lain sebagai berikut:

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi.
2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi.
3. Menghindari masalah inflasi.
4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.
5. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing.

Menstabilkan Kegiatan Ekonomi

kestabilan ekonomi yang diidam-idamkan setiap negara pada umumnya diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi di mana tidak terdapat pengangguran yang serius dan perekonomian menikmati kestabilan harga-harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan dalam neraca pembayarannya. Dengan demikian pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari tiga hal berikut:

1. Tingkat pengguna tenaga kerja adalah tinggi.
2. Tingkat harga-harga tidak menujukkan perubahan yang berarti.
3. Terdapat keseimbangan diantara import dan eksport, serta lalu lintas modal dari dari/ke luar negeri.

Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi ini tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin kewujudan tiga hal yang dinyatakan di atas, yaitu pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran.

Penggunaan Tenaga Kerja Penuh Tanpa Inflasi

Berusaha mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi merupakan cita-cita yang paling ideal dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya, yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran, tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada pengunaan tenaga kerja penuh.

Telah ditunjukkan bahwa inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk ke atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Adakalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Tetapi sering sekali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Teguh 

Tujuan ini merupakan tujuan makro ekonomi jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kuantitas dan kualitasnya. Pertambahan penduduk pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja. Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern. Keahlian keusahawanan akan semakin berkembang. Berbagai perkembangan dan perbaikan ini akan menambah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa.

Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, yaitu untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama kepada pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan  ekonomi yang teguh.

Mengukuhkan Neraca Pembayaran dan Kurs Valuta Asing

Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997-1999 merupakan suatu pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana keluar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat akan tetapi sebaliknya daya beli riil masyarakat merosot. Berbagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran akan berlaku. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi perlu berusaha agar kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya.

Beberapa bentuk kebijakan ekonomi dapat dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterangkan di atas. Kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan dibedakan kepada tiga bentuk kebijakan:

1. Kebijakan fiskal
2. Kebijakan moneter
3. Kebijakan segi penawaran

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting mengatasi pengangguran yang relatif serius.  Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat pengunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat pengunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi akan dikurangi.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral ( di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.

Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan. Kebijakan pendapatan, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam pemerintah akan memberi insentif (misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksikan.

Disamping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara mengembangkan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.

Visit My YouTube Channel :

• Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan
• Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!! 
• Sholawat Munjiyat - Ust. Yusuf Mansyur

Referensi

Sukirno, Sadono. 2011. MAKROEKONOMI TEORI PENGANTAR. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.