PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

-

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. hak asasi manusia meliputi  hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia pada hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa.

Baca Juga : Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Secara umum hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah Perkembangan HAM

Dengan adanya perang dunia, mengakibatkan hak-hak asasi manusia tertindas, oleh karena itu muncullah Deklarasi  Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Hak-hak tersebut cakupnya belum luas, karena hanya bidang politik saja. sejalan dengan itu, PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama Commision on Human Rights pada tahun 1946. Komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia disamping hak politik, yaitu hak ekonomi dan sosial adalah sebagai berikut:

  1. Hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi
  2. Larangan perbudakan
  3. Larangan penganiayaan
  4. Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang
  5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur
  6. Hak atas kebebasan bergerak
  7. Hak atas harta dan benda
  8. Hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragam
  9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran
  10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
Deklarasi  dunia ini juga menyebabkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting:
  1. Hak atas pekerjaan
  2. Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan.
  3. Hak atas pendidikan
  4. Hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesustraan, dan seni.

Pemahaman tentang HAM

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Sebagai warga negara yang baik, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam UUD 1945. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM.

Nilai HAM kemudian diterjemahkan dalam sejumlah hukum internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. Dalam Instrumen hukum HAM yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 39/1999, dalam pasal 8, 71, dan 72; negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui implementasi dalam berbagai bentuk kebijakan. Dalam hal ini, Pelanggaran terjadi dalam kondisi negara telah gagal untuk memenuhi salah satu diantara tiga kewajibannya.

Pembagian jenis HAM di dunia diantaranya, yaitu:

  1. Hak asasi peribadi (Personal Right)
  2. Hak asasi politik (Political Right)
  3. Hak asasi hukum (Legal Equality Right)
  4. Hak asasi ekonomi (Property Right)
  5. Hak asasi peradilan (Procedural Rights)
  6. Hak asasi sosial budaya (Social Culture Right)
Kewajiban HAM yang berlaku umum (global), yaitu:
  1. Kewajiban untuk menghormati
  2. Kewajiban untuk melindungi
  3. Kewajiban untuk memenuhi
Pelanggaran hak seseorang yang dilakukan oleh orang lainnya, maka negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pemegang mandat berkewajiban untuk melakukan tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang tersebut adalah mekanisme dan prosedur yang bertujuan melindungi setiap warga negaranya. Istilah sederhananya adalah penegak hukum.

Negara wajib mengambil tindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, tindakan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tindakan kriminal.

Pelaksanaan HAM di Indonesia

Dalam upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. sarana dan prasarana penegakkan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian, yakni:
  1. Sarana yang berbentuk Institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya.
  2. Sarana yang berbentuk peraturan dan undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU RI Nomor 39 tahun 1999, Keppre RI Nomor 50 Tahun 1993, Keppres RI Nomor. 129 Tahun 1998, Keppres RI Nomor. 181 Tahun 1998 dan Inpres RI Nomor 26 Tahun 1996. Kesemua perangkat hukum tersebut meupakan sarana pendukung perlindungan HAM.

Visit My YouTube Channel :

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cara Mencatat Dividen, Pembelian, Penjualan, Akuisisi, dan Pendapatan pada Investasi Saham

-
Image
Pengertian Investasi Saham Investasi Saham (stock investments) adalah investasi pada saham modal perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) beberapa perusahaan berbeda, sekumpulan sekuritas tersebut dikenal sebagai portofolio investasi (investment protfolio).  Akuntansi investasi pada saham biasa di dasarkan pada perpanjangan pengaruh investor atas masalah operasi dan keuangan perusahaan yang menerbitkan saham yang biasanya disebut investee. Pengaruh yang diperoleh dapat berkurang akibat situasi tertentu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membeli 25% kepemilikan pada perusahaan lain pada pengambilan "paksa" mungkin tidak berhasil memiliki pengaruh signifikan atas investee. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk menggunakan pertimbangan tambahan dan bukannya semata-mata mengikuti pedoman akuntansi untuk investasi saham tanpa memperhatikan hal lainnya. Di antara pertanyaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pengaruh investor adalah s...
Read more

Organisasi Sektor Publik : Pengertian, Ruang Lingkup, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik, Jenis Jenis, Perbedaan, dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

-
Image
Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Visit My YouTube Channel  : Zikir Penghapus Dosa, Pembuka Pintu Rezeki, Penenang Hati, Permudah Segala Urusan Punya Hajat Dunia dan Akhirat? Pengen Bisnis Lancar? | Udah Sholawatin Aja!!   Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari...
Read more

Organisasi Non Laba dan Non Pemerintahan (Universitas dan Rumah Sakit)

-
Image
DEFINISI ORGANISASI NON LABA Dalam PSAK 45 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) disampaikan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari ...
Read more